Kemendagri : Perppu Sesuai dengan Usulan KPU

Kemendagri : Perppu Sesuai dengan Usulan KPU

Reporter : Linda Estri Liyanawati

Kediri, kpu-kedirikab.go.id – Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang sedianya akan digelar pada 23 September tahun 2020 disepakati untuk ditunda. Sesuai hasil rapat bersama antara Komisi II, penyelenggara Pemilu dan Pemerintah, untuk menindaklanjuti penundaan Pilkada, perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada serentak.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri yang juga Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum Kemendagri), Bahtiar menyampaikan, poin penting dari Perppu Pilkada serentak yang sedang disusun adalah usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seperti diketahui, dalam rapat kerja terakhir dengan Komisi II DPR, KPU mengusulkan tiga opsi pelaksanaan Pilkada serentak.

“Perppu intinya sesuai usulan KPU. Dalam rapat terakhir dengan Komisi II dan Pemerintah, KPU mengusulkan tiga opsi, yakni pertama opsi 9 Desember 2020. Opsi 9 Desember ini adalah salah satu dari 3 opsi yang diajukan KPU. Itu adalah opsi optimis,” kata dia.

Namun, kata Bahtiar lagi, patokannya adalah masa tanggap darurat yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yakni sampai dengan 29 Mei 2020.

“Setelah masa tanggap darurat berakhir, sekitar awal bulan Juni akan ada evaluasi bersama yang melibatkan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan DPR. Jika tanggap darurat di perpanjang lagi maka masih terbuka kemungkinan terjadi penundaan lagi. Penundaan lagi sisa tahapan yang belum dilaksanakan akan dilakukan atas persetujuan KPU, DPR RI dan Pemerintah. Rancangan norma pengaturan Perppu demikian,” jelas Bahtiar. (hupmas/ lyn)