KPU Kabupaten Kediri Ikuti Diskusi Online Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020

KPU Kabupaten Kediri Ikuti Diskusi Online Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020

Reporter : Linda Estri Liyanawati

Kediri, kpu-kedirikab.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti diskusi online KPU RI dalam rangka Evaluasi penerapan Protokol Kesehatan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020, Selasa (15/09/2020).

Dimulai pukul 13.00 WIB, diskusi online dilaksanakan melalui aplikasi zoom meeting mengundang 261 KPU Kabupaten/ Kota penyelenggara Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. Hadir mengikuti diskusi tersebut Komisioner Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim.

Anggota KPU RI, I Dewa Raka Sandi sebagai narsumber diskusi menyampaikan bahwa prinsip pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan yang diselenggarakan pada masa Pandemi COVID-19 ada dua, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian dan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

“Isu yang muncul hari ini, pemilihan dapat memunculkan klaster baru dan tidak ada tindakan dari aparat keamanan dan penyelenggara pemilihan,” ungkap I Dewa Raka Sandi.

Ia menjelaskan, berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 11 Ayat 1, Seluruh yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 Wajib Melaksanakan Protokol Kesehatan. Baik Penyelenggara Pemilihan (KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS; Bawaslu Provinsi/Kab/Kota), Paslon Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Walikota & Wakil Walikota, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Relawan, Petugas Penghubung dan Pemilih dan Pihak-pihak lain yang terlibat (Pemantau, Media dll).

“Upaya KPU terkait Persiapan dan Protokol Kesehatan dalam Pemilihan 2020, pertama, KPU RI gencar dan proaktif melakukan sosialisasi untuk meyakinkan bahwa pilkada 2020 demokratis, sehat dan aman dengan mengedepankan protokol kesehatan,” terangnya.

Kedua, KPU RI bekerjasama dengan berbagai pihak terutama Bawaslu RI dan TNI/Polri dalam rangka pengamanan sepanjang kegiatan pemilihan 2020 di 9 provinsi dan 270 kabupaten/kota dan Satgas COVID-19 terkait pemberian rekomendasi kegiatan yang melibatkan orang banyak dalam tahapan pemilihan.

“Ketiga, KPU menyusun PKPU terkait Penyelenggaraan Pemilihan pada Masa Pandemi COVID-19,” tambahnya.

Sampai hari ini, Peraturan KPU yang telah diundangkan antara lain PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan PKPU Nomor. 10 Tahun 2020 serta perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 yang mengatur larangan dan sanksi terkait pelangggaran-pelanggaran kampanye. 

Selain KPU RI, narasumber diskusi tersebut adalah Bawaslu RI, Ketua Satgas Covid-19, DitJen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Bareskrim POLRI. Diskusi Online berakhir pukul 16.30 WIB. (hupmas/ lyn)