KPU Kabupaten Kediri Terima Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan 

KPU Kabupaten Kediri Terima Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan 
KPU Kabupaten Kediri Terima Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan 

Reporter : Linda Estri Liyanawati

Kediri, kpu-kedirikab.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menerima pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Selasa (08/09/2020).

Komisioner Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas, Nanang Qosim menyampaikan bahwa sejak dimulai tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, KPU Kabupaten Kediri telah membuka pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan, Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat.

“Sudah kita umumkan sejak awal, untuk lembaga pemantau pemilihan asing, lembaga survei/ jajak pendapat dan hitung cepat batas pendaftaran November, sedangkan untuk lembaga pemantau pemilihan dalam negeri batas pendaftaran Desember,” kata Nanang Qosim.

Nanang menjelaskan bahwa yang dimaksud lembaga pemantau, dalam hal ini adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Kediri untuk melakukan pemantauan Pemilihan. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.

“Pemantauan, Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan. Oleh karena itu kami mengundang organisasi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk turut mendaftar,” jelasnya.

Untuk kegiatan Pemantauan, Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan tersebut, lanjut Nanang, lembaga harus mendaftar dulu ke KPU tempat akan melaksanakan pemantauan.

“Di KPU Kabupaten Kediri, sampai hari ini ada dua lembaga yang telah berkonsultasi dan menyerahkan berkas pendaftaran pemantau, yaitu FORSIS dan JPPR, sedangkan beberapa lembaga lain masih hanya konsultasi,” ungkapnya.

Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan dan partisipasi masyarakat. Diantaranya PKPU 10 Tahun 2020 tentang Pemilihan dalam kondisi bencana non alam, dan PKPU 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan, dan PKPU 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (hupmas/ lyn)