Injury time penandatanganan NPHD pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kediri berhasil terlaksana

 Parmas 02 October 2019  Berita
Injury time penandatanganan NPHD pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kediri berhasil terlaksana

KPU Kediri Kabupaten, Selasa 01/10/2019 bertempat di kantor Pemerintah kabupaten Kediri telah dilaksanakan penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kediri. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kediri ditandatangani oleh Bupati Kediri dr. Hj. Hariyanti Sutrisno dan ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi S.Si.

KPU kabupaten Kediri mendapat tambahan anggaran sebesar 9 Miliar Rupiah. Komisioner KPU Kabupaten Kediri Divisi SDM, Sosdiklih dan Parmas, Nanang Qosim menjelaskan, sebelum penandatangan NPHD di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri pada Senin (30/09/2019), KPU bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD kabupaten Kediri melaksanakan rapat teknis pembahasan akhir dana hibah dipimpin Sekretaris Daerah SekDa kabupaten Kediri. “Diskusi KPU dengan Tim Anggaran Daerah Sekda, BPKAD, Bagian Hukum, Kesbangpol, dan Inspektorat cukup alot, karena kami harus membahas kenaikan honorarium badan adhoc Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kediri tahun 2020 mengacu surat usulan KPU RI ke Kementrian Keuangan dan rincian Draft Rencana Anggaran Pilkada 2020 dilihat dari sudut pandang keuangan dan hukum, analisis kesesuaian anggaran, ketepatan waktu, efektifitas dan pemanfaatan anggaran ,” jelasnya, Rabu (2/10).

Dalam pembahasan akhir Anggaran Hibah Pilkada 2020 dan naskah NPHD, "Alhamdulillah KPU kabupaten Kediri akhirnya mendapat tambahan dana dengan total anggaran menjadi Rp 68.999.401.190.
Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp 9 miliar dibandingkan dengan anggaran yang diajukan sebelumnya" lanjut nanang. Masih menurut dia pada pengajuan anggaran awal KPU menganggarkan dana untuk biaya selama tahapan Pemilihan Bupati/Wakilbupati (Pilbub) sebesar Rp 59 miliar.

Rencana kenaikan honorarium badan adhoc karena pihak KPU RI pada Pilkada serentak 2020 ini mengajukan kenaikan honorarium petugas Adhoc kepada Kementrian Keuangan RI sebesar 55 persen di masing-masing tingkatan mulai PPK, PPS dan KPPS. Sebagai contoh perhitungan jika sebelumnya petugas Adhoc PPK menerima honorarium sebesar Rp 1.850.000, dalam pengajuan tersebut menjadi Rp 2.890.000. Namun, dari pengajuan sebesar 55 persen itu, TAPD kabupaten Kediri bersama KPU menyepakati adanya kenaikan menjadi Rp. 2.200.000,-. Dengan demikian, ada penambahan honorarium sebesar Rp 350.000,-.

Menurut Nanang, setelah penandatanganan NPHD sekaligus menjadi penanda bahwa tahapan penyelenggaran Pilkada sudah dimulai. “Jadi, kami sudah mengagendakan lauching, sosialisasi dan pendidikan pemilih serta rekrutmen badan Adhoc sesuai tahapan pemilihan dalam PKPU 15 tahun 2019 tentang tahapan Pilkada. Untuk rekrutmen PPK kami mulai pada Januari mendatang, dilanjut PPS sebulan sekanjutnya, di sela-sela kegiatan tersebut kami tetap melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” tegasnya.(adm/naqos/nva)

Berita Lainnya