KPU GELAR RAPAT KOORDINASI PENETAPAN PEROLEHAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEDIRI 2019-2024

 Parmas 04 July 2019  Uncategories
KPU GELAR RAPAT KOORDINASI PENETAPAN PEROLEHAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEDIRI 2019-2024

Kediri- Kamis 4 Juli 2019 KPU Kabupaten Kediri Gelar Rapat Koordinasi Penetapann Perolehan Kursi 2019 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kediri Periode 2019-2024 di Hotel Bukit Daun tepat pukul 14.00 WIB.

Hadir dalam acara tersebut jajaran Forkopimda, Bawaslu Kabupaten Kediri, Calon Anggota DPRD Kab. Kediri terpilih, Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan awak Media. Acara dibuka dengan Sambutan Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi. Dalam sambutannya Ninik mengucapkan terimakasih kepada jajaran Forkopimda yang telah bekerjasama dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Selain ucapan terimakasih, Ninik juga menyampaikan permohonan maaf atas tertundanya penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kediri.

"Kami atas nama KPU mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu atas diundurnya penetapan calon terpilih karena satu kendala tersebut" ungkapnya.

sesuai PKPU 10 Tahun 2019 bahwa penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak terdampak Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK). Buku Register Perkara Konstitusi BRPK menjadi dasar pembuatan SK KPU Propinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota untuk penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Propinsi/ DPRD Kabupaten/Kota.Sesuai jadwal BRPK akan terbit pada tanggal 1 Juli 2019 sehingga Kabupaten Kediri menjadwalkan acara pleno terbuka pada tanggal 4 Juli 2019, akan tetapi sampai tanggal 4 Juli BRPK dari MK belum diterbitkan, atas situasi ini terbitlah Surat Edaran KPU RI nomor 986 yang meminta agar KPU provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penundaan Penetapan perolehan Kursi dan Calon Terpilih hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi maupun Kab/Kota sampai terbitnya BRPK dari Mahkamah Konstitusi.

Anwar Ansori, Komisioner KPU Kab Kediri Divisi Teknis penyelenggaraan menyampaikan bahwa Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari setelah diterbitkannya Surat KPU RI yang menjelaskan bahwa KPU RI telah menerima Surat Panitera MK mengenai daftar daerah yang terkena dampak PHPU.

"Jika nanti Surat Edaran dari KPU RI sudah ada, maka KPU akan mengundang akan kembali mengundang Bapak/Ibu untuk melaksanakan rapat Pleno" ungkap Anwar

Namun dalam penundaan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten terdapat hikmah tersendiri. salah satunya adalah perpanjangan masa pengumpulan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon anggota terpilih melalui partai politik. 

"Dari 9 (sembilan) Partai Politik yang lolos, baru 5 yang mengumpulkan LHKPN, dan ada yang belum lengkap, kami minta 7 hari pasca penetapan nanti LHKPN sudah disampaikan kepada KPU" ungkap Agus Hariono Komisioner KPU kabupaten Kediri Divisi Hukum.

Pada kesempatan lain Ali Mashudi Komisioner Bawaslu menambahkan bahwa semua di Kab/ Kota seluruh Indonesia mengalami hal yg sama yaitu menunggu BRPK dari MK. semoga dengan adanya kejadian seperti ini tidak mengurangi semangat kita bersama sambil menunggu BRPK dan SE dari KPU RI ke KPU Prov dan Kab/Kota. Hal ini kemudian dapat dijadikan evaluasi bersama dan dapat dipetik hikmahnya.

Salah satu agenda dalam rapat koordinasi ini juga pemberian penghargaan oleh ketua KPU dan anggota komisioner KPU Kabupaten Kediri kepada Forkompimda, Instansi terkait dan bawaslu atas kerjasamanya dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Berita Lainnya