REVALUASI/PENILAIAN KEMBALI BMN

 Shilvy 07 October 2017  Berita
REVALUASI/PENILAIAN KEMBALI BMN

Alfian Ansori dari KPKNL Surabaya menyampaikan materi tentang pentingnya Revaluasi/Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Materi yang disampaikan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Termaksud dalam ketentuan Pasal 52 PP Nomor 27 Tahun 2014 disebutkan bahwa :
a. Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilian Kembali atas nilai BMN yang telah ditetapkan dalam Neraca Pemerintah Pusat.
b. Keputusan Mengenai Penilaian Kembali atas nilai BMN dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.
Demikian pula Penilaian kembali adalah merupakan proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannnya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian, terang Alfian sapaan akrabnya. 
Sebagai objek dari penilaian kembali adalah asset tetap BMN K/L/D/I yang berupa tanah dan bangunan. Di lingkup satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se – Jawa Timur terdapat 16 (enambelas) satker yang akan melaksanakan penilaian kembali BMN yaitu Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kota Kediri, Kota Blitar dan Kota Batu. Diharapkan dalam proses penilaian kembali tersebut nantinya, satker yang dituju dapat mempersiapkan segala hal guna menunjang kegiatan itu.

Berita Lainnya