​​​​​​​Wadahi Aspirasi Masyarakat, KPU Kabupaten Kediri Terima Audiensi GR-MKLB

​​​​​​​Wadahi Aspirasi Masyarakat, KPU Kabupaten Kediri Terima Audiensi GR-MKLB

Reporter : Linda Estri Liyanawati

Kediri, kpu-kedirikab.go.id – Dalam rangka mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menerima audiensi Gerakan Rakyat - Menuju Kediri Lebih Baik (GR-MKLB), Rabu (09/09/2020).

Sekira pukul 10.00 WIB, audiensi KPU bersama GR-MKLB dilaksanakan di RPP Joyoboyo Kediri. Menerima audiensi tersebut Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Anwar Ansori. Selanjutnya, Rahmat Mahmudi, perwakilan GR-MKLB menjelaskan maksud kedatangannya ke kantor KPU.

“Ada hal yang menjadi dasar kedatangan kami ke kantor KPU Kediri. Kami ingin mendengar penjelasan KPU mengenai ketentuan calon tunggal dan kotak kosong, bagaimana hak-hak kotak kosong dalam pemilihan Bupati Kediri,” ujar Rahmat Mahmudi.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Anwar Ansori menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan pemilihan hari ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pertama, KPU dihadapkan dengan kondisi pemilihan yang diselenggarakan di saat pandemi. Kedua, besar kemungkinan calon tunggal sehingga memunculkan kotak kosong.

“Sampai pada tahapan pencalonan, KPU Kabupaten Kediri telah melaksanakan tahapan sesuai peraturan yang berlaku. Namun ternyata fenomena calon tunggal terjadi setelah seluruh parpol di parlemen memberikan rekomnya. Hal ini menjadi tantangan bagaimana kami menyosialisasikannya ke masyarakat,” terang Anwar Ansori.

Fenomena calon tunggal, kata Anwar, baru pertama kali ini terjadi di Kabupaten Kediri. Maka pihaknya tetap akan mematuhi peraturan yang ada dengan memedomani Peraturan KPU (PKPU) nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, yang kemudian direvisi dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2018.

“Sedangkan tentang hak-hak kotak kosong tidak diatur dalam peraturan. KPU tidak dapat memperbolehkan atau melarang apabila ada masyarakat yang melakukan kampanye/ sosialisasi memilih kotak kosong," tuturnya.

Dalam audiensi tersebut juga dijelaskan mengenai pelaksanaan kampanye paslon yang akan dilaksanakan dengan memedomani PKPU Pemilihan Calon Tunggal. (hupmas/ lyn)