23 Tahun Reformasi, Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu

23 Tahun Reformasi, Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu
Flyer Ucapan Hari Peringatan Reformasi

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - tepat pada tanggal 21 Mei yang jatuh pada hari jum’at, kita memperingati 23 Tahun Reformasi Bangsa Indonesia, melahirkan sebuah era dimana beralihnya sebuah otoritarian menuju ke arah keterbukaan. Hari Peringatan Reformasi ke-23 kali ini menjadi alarm pengingat setiap masyarakat Indonesia bahwa segala bentuk pencapaian Reformasi saat ini tidak terjadi begitu saja, melainkan berasal dari beragam pengorbanan anak bangsa.

Dengan lahirnya reformasi, sudah pasti masyarakat mendambakan kebebasan berpikir serta dapat menuangkan ide maupun pemikiran tanpa perlu mengkhawatirkan atas apa saja yang diutarakan. Selain itu masyarakat juga kini dapat secara langsung menentukan pilihannya pada setiap pergantian kekuasaan pemerintah melalui sistem Pemilu yang terbuka dan langsung.

Komisi pemilihan Umum sebagai lembaga buah dari hasil reformasi, dimana bertugas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan amandemen konstitusi Pasal 22 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang nasional, tetap dan mandiri”.

Inilah yang kemudian semakin memperkuat kelembagaan KPU sebagai lembaga yang independen, bebas dari kepentingan partai politik. Penyelenggara pemilu yang independen dibutuhkan agar hasil pemilu tidak menguntungkan pihak manapun. Jika mengingat pada Pemilu 1999 yang penyelenggara pemilunya terdiri dari unsur partai politik, pada akhirnya hasil pemilu harus disahkan oleh Presiden B. J Habibie karena sebanyak 27 anggota KPU yang berasal dari unsur partai politik tidak mau menandatangani hasil pemilu karena merasa pemilunya tidak berdasarkan prinsip jujur dan adil. 

Hal ini lah yang memunculkan opini bahwa penyelenggara pemilu sebaiknya tidak dari unsur partai politik karena akan menjadi lembaga yang membawa kepentingan partai politik. Untuk itulah undang-undang pemilu mengatur bahwa syarat untuk menjadi salah satu anggota KPU adalah independen. Makna independen sebenarnya tidak hanya terbebas dari latar belakang dari unsur partai politik saja.

Meskipun seperti yang diketahui bahwa saat ini KPU sebagai penyelenggara Pemilu dalam membuat peraturan perlu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Mekanisme konsultasi ini sebaiknya tidak dimaknai sebagai kewajiban untuk mengikuti masukan dari DPR dan Pemerintah tetapi hanya memberikan masukan atas rancangan aturan KPU dan Bawaslu. Oleh sebab itu KPU tetap dalam pendiriannya dalam membuat peraturan KPU. (bin/pnj)