Cermati DIPA TA 2022, KPU Kediri Siap Evaluasi Anggaran Pemilu dan Pemilihan

Cermati DIPA TA 2022, KPU Kediri Siap Evaluasi Anggaran Pemilu dan Pemilihan

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Jumat (22/04/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Pencermatan DIPA Tahun Anggaran 2022 KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se-Jawa Timur yang diadakan KPU Provinsi Jawa Timur melalui media daring, zoom meeting.  

Acara dimulai tepat pukul 13.00 WIB - selesai. Hadir dalam kegiatan ini Ketua KPU Ninik Sunarmi, Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Eka Wisnu Wardhana, Sekretaris Bekti Rochani, dan Kasubag Rendatin Ika Kurnia Palupi. Rakor dibuka oleh Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam dilanjut pengarahan dari Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini. Sementara untuk materi diisi oleh Kabag Perencanaan, Data dan Informasi, Nurita Paramitha.

Nurita, Kabag Rendatin KPU Jatim, menyampaikan terkait Revisi DJA yang diajukan KPU RI ditolak karena mencantumkan nominal Rp.1.000 di tiap Rincian Outputnya (RO) dan itu dari pihak DJA minta kebutuhan riil dari masing-masing Rincian Output tersebut. “Pertanyaannya, kenapa kita harus cermat terhadap anggaran 6709 dalam hal ini Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu, karena harus sesuai dengan PMK 199 revisi antar Rincian Output yang itu prioritas nasional yang anggaran pemilu kita ini, tidak bisa dilaksanakan oleh satker dan harus dilaksanakan Eselon I oleh melalui revisi DJA oleh karena itu dimohonkan secara cermat revisi dan melakukan breakdown anggaran, sehingga ketika ada perubahan, itu tidak sampai meminta KPU RI untuk merevisi anggaran meskipun bisa dan perlu butuh prosedur yang lama bagi KPU RI untuk melakukan revisi DJA,” ucapnya.

Nurita menambahkan untuk Tahapan Komisi Pemilihan Umum di Tahun 2022, terdiri dari Perencanaan Program dan Anggaran, Pengembangan dan Penerapan Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Pembentukan Badan Penyelenggara, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL) serta tahapan Pencalonan yaitu pada tahap Penyerahan dan Verifikasi Dukungan DPD.

Lebih lanjut, Nurita menjelaskan bahwa rincian RAB yang tersedia hanya Perencanaan, sarana dan prasarana (Sarpras), adhoc, mutarlih, sosialisasi dan bimtek serta regulasi. “Dan ketika bapak/ibu mendowload Draft Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) terdapat Rincian Output Baru, yaitu ada 7 RO baru, Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001), Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu (6709.QGE.002), Fasilitasi Seleksi Anggota KPU prov/Kab/Kota (6709.QGE.003), Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan(6709.QGE.004), Pemutakhiran Daftar Pemilih (6709.QGE.005), Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek Tahapan (6709.QGE.006) dan Penyusunan Peraturan Pemilu (6709.QGE.007),” paparnya.

Diakhir materinya Nurita menjabarkan langkah apa saja yang harus dilaksanakan kedepan setelah rakor ini di masing-masing KPU Kabupaten/Kota, yakni Rapat Internal Pencermatan Anggaran 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu), menyusun Kertas Kerja Revisi Anggaran dalam Bentuk File Excel, Entry ke Dalam Aplikasi SAKTI (Gunakan History Terakhir, Entry Kertas Kerja Excel Revisi Anggaran, Dapat sekalian dilakukan revisi POK pada kegiatan yang lain) dan yang terakhir dimohon bapak/ibu mengirim Draft Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) yang sudah direvisi ke KPU Provinsi,” tutupnya. (don)