Didampingi KPU Jatim, KPU Kabupaten Kediri Gelar Rakor Kebutuhan Anggaran Pemilihan Serentak Lanjutan 2020

Didampingi KPU Jatim, KPU Kabupaten Kediri Gelar Rakor Kebutuhan Anggaran Pemilihan Serentak Lanjutan 2020
Didampingi KPU Jatim, KPU Kabupaten Kediri Gelar Rakor Kebutuhan Anggaran Pemilihan Serentak Lanjutan 2020

Reporter : Linda Estri Liyanawati

Kediri, kpu-kedirikab.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi (rakor) Kebutuhan Anggaran Pemilihan Serentak Lanjutan 2020, Kamis (25/06/2020). Rakor tersebut juga didampingi langsung oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

Sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di ruang media center KPU Kabupaten Kediri digelar rakor bersama jajaran KPU Kabupaten Kediri. Hadir mendampingi rakor tersebut Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Timur, Miftahur Rozaq beserta Kasubag Program dan Data, Nurita Paramita. Rakor diikuti oleh Ketua dan jajaran Komisioner, Sekretaris, Kasubag serta Tim Perencanaan Keuangan KPU Kabupaten Kediri.

Ketua KPU Kabupaten Kediri, Ninik Sunarmi saat membuka acara tersebut menyampaikan bahwa rakor dilaksanakan untuk mematangkan perencanaan kebutuhan anggaran Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 yang laksananya akan digelar pada 9 Desember 2020.

“Khususnya dalam perencanaan kebutuhan APD bagi penyelenggara pemilihan serentak lanjutan 2020 sesuai ketentuan pemerintah,” ungkap Ninik Sunarmi, Ketua KPU Kabupaten Kediri, Kamis (25/06/2020) sore.

Acara kemudian dilanjutkan dengan arahan dari KPU Jawa Timur, Miftahur Rozaq mewakili Ketua KPU Jatim.

“Selain hal ini memang menjadi tanggung jawab kami, dalam perencanaan anggaran pemilihan serentak lanjutan ini kami ingin memastikan kesiapan anggaran KPU Kabupaten/ Kota,” ungkap Miftahur Rozaq, Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Timur.

Rozaq, sapaan akrabnya membeberkan bahwa seluruh kebutuhan dalam mencukupi anggaran ini harus segera disiapkan. Mulai dari aspek regulasi hingga kebutuhan real di lapangan sesuai ketentuan pemerintah.

“Aspek regulasi pun harus tercakup dalam perencanaan anggaran, hal ini menjadi penting untuk diperhatikan. Ketentuan Kemendagri 41 Tahun 2020 harus dijadikan pedoman,” jelasnya.

Rozaq menambahkan, bahwa kewenangan APBN sesuai ketentuan yang ada adalah pemenuhan kebutuhan APD bagi penyelenggara. Komponen yang akan dirinci prinsipnya adalah seluruh APD bagi penyelenggara.

“Mengikat pada Komitmen pemerintah melalui Perppu 2 tahun 2020 dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan 2020, harus kita pastikan kebijakan kita memenuhi APD ini apakah sdh mematuhi ketentuan. Mulai hari ini KPU Kabupaten/ kota harus sudah menentukan APD apa saja yang akan dilakukan pengadaan,” tuturnya.

Acara rakor tersebut sedianya akan dilaksanakan selama dua hari, Kamis hingga Jum’at, 25-26 Juni 2020. (hupmas/ lyn)