Dukung Implementasi Reformasi Birokrasi, KPU Kediri Ikuti Pelatihan Budaya Pelayanan dan Manajemen Risiko

Dukung Implementasi Reformasi Birokrasi, KPU Kediri Ikuti Pelatihan Budaya Pelayanan dan Manajemen Risiko
Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Penerapan Manajemen Risiko

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Penerapan Manajemen Risiko secara daring yang diadakan KPU Provinsi Jatim. Acara tersebut dihadiri Ketua, Anggota, Sekretaris dan Kasubag/ Subkoordinator yang tergabung dalam tim Reformasi Birokrasi dari 38 KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.  Jumat (10/09/2021).

Kegiatan yang berlangsung dari 13.00 -16.00 WIB. tersebut diisi oleh 2 narasumber yaitu Koordinator Pengawas Bidang Instansi Pemerintah Pusat, Tantawi serta Pengendali Teknis, Sugiarto. keduanya berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur.

Di awal sambutannya Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan bahwa KPU Jatim telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 612 Tahun 2020 dan Nomor 324 Tahun terkait roadmap reformasi birokrasi KPU 2020 – 2024 dan Juknis pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilengkapi lembar kerja evaluasi. Hasilnya KPU Kabupaten/Kota masih perlu melakukan perbaikan dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

“Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, perlu adanya komitmen bersama antara komisioner dan sekretariat seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur sehingga dapat melakukan pelayanan yang baik kepada pemilih, peserta pemilu, maupun masyarakat umum secara profesional dan imparsial,” jelas Anam

Anam menambahkan salah satu bentuk perwujudan implementasi reformasi birokrasi di KPU Jatim ialah Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) akan pelayanan yang memenuhi standar kualitas sesuai harapan masyarakat dimana hal ini mencakup nilai-nilai kelembagaan, indikator kinerja pegawai serta parameter mutu.

Narasumber pertama Tantawi dalam paparannya menyampaikan terkait budaya pelayanan prima melalui media dalam jaringan beranggapan terdapat 6 penyakit birokrasi di Indonesia. Salah satunya yaitu kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan publik. “Hal tersebut selaras dengan salah satu misi KPU yaitu melayani dan memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan secara konsisten. Poin inilah yang akan kami bahas,” tegasnya.

Sementara itu pemateri selanjutnya Sugiarto berkesempatan membawakan materi terkait penerapan manajemen risiko, mengawali presentasinya Sugiarto menyampaikan bahwa secara tidak langsung dalam kehidupan seseorang telah menerapkan manajemen risiko, contohnya ketika melakukan perjalanan maka orang tersebut telah memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi.

“Manajemen risiko adalah suatu usaha bagaimana instansi pemerintah melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi. Manajemen risiko wajib diterapkan oleh instansi pemerintahan karena risiko adalah suatu hal yang dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi,” terangnya.

Lanjut Sugiarto, penerapan manajemen risiko pada suatu instansi memerlukan aturan yang harus dipedomani bersama sehingga nantinya identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, aksi penanganan risiko, pemantauan risiko, hingga pelaporannya dapat disusun dengan rinci dan terstruktur. (pnj)