FGD Pencermatan Anggaran, KPU Kediri Ikuti Persiapan Pembentukan PPK & PPS Pemilu 2024

FGD Pencermatan Anggaran, KPU Kediri Ikuti Persiapan Pembentukan PPK & PPS Pemilu 2024

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Selasa (26/4/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Pencermatan Anggaran dan Kegiatan Tahapan Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2024 yang diadakan KPU Jatim.

Berlangsung dari pukul 09.30 - 13.00 WIB, Peserta kegiatan ini terdiri dari Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM serta Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Adapun dari KPU Kabupaten Kediri dihadiri secara daring oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Nanang Qosim, dan Kasubag Hukum dan SDM Andik Indarto.

Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan jika saat ini KPU telah memiliki database Badan Ad Hoc yang baik, sehingga proses rekrutmen Badan Ad Hoc untuk Pemilu 2024 seharusnya bisa berjalan lebih baik dari Pemilihan Serentak 2020.

"Tentunya dengan itu semua kita harus melakukan pemetaan dan pencermatan, baik dari segi teknis maupun anggaran,” ucap Anam.

Senada dengan Anam, Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Rochani berharap dengan adanya FGD ini, diharapkan Kabupaten/Kota mampu memahami 2 hal dalam menyusun badan adhoc.

“Pertama, dapat memahami konsep pembentukan badan ad hoc. Berikutnya, KPU Kabupaten/ Kota harus mampu memetakan pagu anggaran yang telah dibuat dengan bentuk program kegiatan yang telah direncanakan,” katanya.

Rochani juga berpesan agar FGD pencermatan anggaran ini dapat diikuti dengan baik karena kegiatan ini membutuhkan fokus dan ketelitian karena tujuan utamanya adalah menghasilkan output kegiatan yang efisien dan efektif.

Terakhir, Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini menyarankan agar KPU Kabupaten/ Kota mulai menjalin kerjasama dengan instansi/universitas di daerah masing-masing sebagai langkah persiapan pembentukan badan ad hoc, salah satunya untuk pelaksanaan tes CAT badan ad hoc.

“Kami berharap 38 KPU Kabupaten/ Kota memiliki satu visi dan saling berkoordinasi dalam setiap kegiatan apapun ketika tahapan, sehingga apa yang dilakukan tetap sejalan dengan kebijakan di Provinsi dan KPU RI,” tutupnya. (pnj)