Kelas Teknis X, KPU Kediri Ikuti Diskusi Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten/Kota

Kelas Teknis X, KPU Kediri Ikuti Diskusi Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten/Kota
Kelas Teknis X bertema Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten/Kota. Selasa (24/8)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri kembali mengikuti Kelas Teknis Menyongsong 2024 dengan tema “Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten/Kota” yang diadakan KPU Provinsi Jatim. Kelas yang dilaksanakan secara daring tersebut dimoderatori Subkoordinator Teknis Bondowoso, Adiets Nurhasanah yang disambung dengan penyampaian materi oleh Anggota KPU Kabupaten Bondowoso, Heniwati dan Anggota KPU Kabupaten Probolinggo, Agus Hariyanto. Selasa (24/08/2021) Pukul 10.00 -12.30 WIB.

Kelas Teknis X diikuti oleh 38 Satker KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dengan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anwar Ansori dan Sub Koordinator Teknis dan Hupmas, Bintang Fajar hadir sebagai delegasi dari KPU Kabupaten Kediri.

Pembahasan dalam kelas teknis terbagi menjadi 2 sesi. Sesi I dengan Narasumber Anggota KPU Kabupaten Bondowoso, Heniwati dengan judul materi Mekanisme PAW Anggota DPRD Kab/Kota sedangkan pada Sesi II diisi dengan narasumber Anggota KPU Kabupaten Probolinggo, Agus Hariyanto dengan Polemik Dalam Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten /Kota.

Di awal materinya Heni menjelaskan terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) dimana hal ini telah diatur PKPU No. 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur proses penggantian Anggota DPRD Kab/Kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya. “Tentu dalam melaksanakan PAW ada sebab tertentu mengapa PAW ini dilakukan, hal yang lazim terjadi adalah dikarenakan anggota meninggal dunia, mengundurkan diri (permintaan sendiri/ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan), dan diberhentikan oleh partai pengusung,” kata Heni.

Heni menambahkan, ada beberapa dokumen pendukung yang harus dipenuhi dalam melakukan PAW salah satunya adalah surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa, jika anggota yang akan diganti telah meninggal dunia dan surat pengajuan pengunduran diri yang dilampiri SK pemberhentian gubernur jika yang bersangkutan mengundurkan diri dari anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Agus dalam materinya menyampaikan beberapa permasalahan dalam proses PAW yang terjadi di Kabupaten/Kota sehingga memperlambat dalam mekanisme kerja PAW. “Masalah itu yaitu pertama anggota berhentikan oleh partai politik tanpa sebab yang jelas sehingga menunggu putusan pengadilan, jika calon yang akan diganti melakukan gugatan, kedua calon terpilih menggunakan dokumen palsu saat pencalonan dimana KPU harus melakukan pengecekan dan klarifikasi ke beberapa instansi terkait, ketiga anggota melakukan indisipliner sebagai anggota partai politik sehingga anggota yang telah dipilih sudah tak sejalan dengan aturan partai pengusungnya dan terakhir parpol mengajukan calon pengganti tidak sesuai dengan nomor urut selanjutnya,” ucap Agus.

Agus menambahkan mekanisme klarifikasi yang harus dilakukan KPU jika ada PAW di daerahnya yaitu KPU harus melakukan koordinasi dengan partai politik untuk memastikan bahwa calon pengganti antar waktu anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/kota yang bersangkutan telah mengundurkan diri dengan sah, diberhentikan sebagai anggota partai politik atau telah menjadi anggota partai politik lain, kemudian melakukan koordinasi dengan calon pengganti antar waktu anggota anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/kota untuk mendapatkan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan, dan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mendapatkan dokumen pembuktian. (pnj)