Kelas Teknis XIII, KPU Kediri Kembali Ikuti Diskusi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Kelas Teknis XIII, KPU Kediri Kembali Ikuti Diskusi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Kelas Teknis XIII, Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri kembali mengikuti Kelas Teknis Menyongsong 2024 dengan tema “Pencalonan” yang diadakan KPU Provinsi Jatim. Kelas yang dilaksanakan secara daring tersebut dimoderatori Subkoordinator Teknis Kabupaten Blitar, Burhan yang disambung dengan penyampaian materi oleh Anggota KPU Kabupaten Blitar, Nikmatus Sholihah dan Anggota KPU Kabupaten Nganjuk, Nanang Wahyudi. Kamis (02/09/2021) Pukul 10.00 -12.30 WIB.

Kelas Teknis XIII diikuti oleh 38 Satker KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dengan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anwar Ansori dan Sub Koordinator Teknis dan Hupmas, Bintang Fajar sebagai delegasi dari KPU Kabupaten Kediri.

Pemateri pertama, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Blitar, Nikmatus Sholihah mengupas terkait Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, dimana dalam pencalonan ada 17 proses yang harus dilalui partai politik dan ini harus dipahami parpol yang akan mengajukan anggota menjadi bakal calon anggota DPRD. “Parpol harus memahami betul alur dari tahapan pencalonan yang diawali dengan pengumuman pengajuan daftar calon hingga tahap akhir pengumuman daftar calon tetap, tak hanya itu aturan dan kelengkapan yang harus dipenuhi juga harus dipersiapkan sebelumnya,” kata Nikma.

Dalam kesempatan itu Nikmatus juga menjelaskan beberapa permasalahan yang sering terjadi saat verifikasi berkas bakal calon anggota DPRD salah satunya adalah terkait perbedaan antara KTP, KK, dan Akte Kelahiran dimana hal ini harus menunggu putusan pengadilan, adapun permasalahan lain yang juga terjadi yaitu terkait ketidaksesuaian pihak yang berwenang memberikan Legalisir Ijazah bakal calon anggota DPRD 

Pemateri berikutnya, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Nganjuk, Nanang Wahyudi memaparkan Urgensi Komunikasi Sosial dengan Stakeholder dalam Pencalonan. Komunikasi sosial sangat menarik seiring dengan maraknya media sosial dan isu sosial politik yang dinamis menjadi perhatian publik, selain itu dengan adanya komunikasi dapat mengantisipasi terjadinya konflik. “KPU telah melakukan penguatan komunikasi antara lain dibentuknya PPID, Bakohumas dan helpdesk pencalonan yang fungsinya mengantisipasi kesalahan persepsi komunikasi di mata publik”. papar Nanang. 

Di akhir acara Divisi Teknis Penyelenggaraan, KPU Jatim, Insan Qoriawan memberikan saran terkait hasil diskusi dan pesan kepada seluruh peserta khususnya Divisi Teknis Penyelenggaraan. “Perlu diperhatikan titik kritis dalam masa pendaftaran bakal calon karena banyak partai yang memanfaatkan masa terakhir pendaftaran calon di hari ke-14 hingga pukul 24.00 WIB dimana ini merupakan titik jenuh dan lelah penyelenggara, ditambah lagi penggunaan SILON di hari terakhir juga mencapai titik tertinggi karena banyak user yang mengakses sehingga membuat SILON menjadi tidak stabil, maka dari itu fisik dan mental para penyelenggara perlu dipersiapkan dalam menghadapi situasi ini, ” tutup Insan. (pnj)