Kelas Teknis XIV, KPU Kediri Ikuti Kembali Diskusi Pemungutan Suara Pemilu

Kelas Teknis XIV, KPU Kediri Ikuti Kembali Diskusi Pemungutan Suara Pemilu
Kelas Teknis XIV, Pemungutan Suara Pemilu

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri kembali mengikuti Kelas Teknis Menyongsong 2024 dengan tema “Pemungutan Suara” yang diadakan KPU Provinsi Jatim. Kelas yang dilaksanakan secara daring tersebut dimoderatori Subkoordinator Tekmas Kabupaten Lumajang, Ida yang disambung dengan penyampaian materi oleh Anggota KPU Kabupaten Tuban, Nur Hakim dan Anggota KPU Kabupaten Lumajang, Nur Ismandiana. Selasa  (07/09/2021) Pukul 10.00 -12.30 WIB.

Kelas Teknis XIV diikuti oleh 38 Satker KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dengan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anwar Ansori dan Sub Koordinator Teknis dan Hupmas, Bintang Fajar sebagai delegasi dari KPU Kabupaten Kediri.

Seperti biasa pembahasan kelas teknis terbagi dalam 2 sesi. Sesi I dengan Narasumber Anggota KPU Kabupaten Tuban, Nur Hakim dengan judul materi penyederhanaan surat suara untuk meningkatkan partisipasi. Sedangkan pada Sesi II diisi dengan narasumber Anggota KPU Kabupaten Lumajang, Nur Ismandiana, dengan materi revitalisasi sistem pemungutan suara menuju pemilu serentak nasional.

Pada sesi pertama, Nur Hakim menyampaikan permasalahan yang umum terjadi terkait desain surat suara antara lain: (1) Usulan penyederhanaan surat suara untuk Pemilu 2024, (2) Beberapa hasil survei disebutkan jumlah suara tidak sah cukup tinggi dan mayoritas pemilih menyatakan kesulitan karena menerima lima lembar surat suara sekaligus, (3) Prinsip dari pemberian surat suara yang sederhana belum terwujud. “Ketiga hal ini yang harus segera dievaluasi dan dicari solusi, berkaca pada Pemilu 2019” jelas Hakim.

Lanjut Hakim, jika permasalahan itu diselesaikan maka akan menghasilkan dampak yang positif dalam penyelenggaraan pemilu yaitu : memudahkan pemilih saat memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), memudahkan kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Efisiensi anggaran, Efisiensi waktu, Efisiensi tenaga,dan peralihan ke pemilu elektronik.

Di lain sesi, Nur Ismandiana dalam materinya membagi pemungutan suara kedalam 6 klasifikasi, poin pentingnya jika permasalahan dalam klasifikasi tersebut dapat diubah / dievaluasi, harapan untuk melaksanakan Pemilu 2024 dengan baik dapat terlaksana. “Saya akan jabarkan yang pertama terkait Rekapitulasi Paralel Di TPS, Penambahan Anggota KPPS, Pengepakan Dan Finishing Logistik Di Tingkat PPS, Periodisasi Petugas KPPS, Metode Menggunakan Hak Pilih dengan Mencentang / Mencontreng, dan terakhir Penyelarasan Format Formulir” papar Ismandiana

Ismandiana mengambil contoh jika mengikuti PKPU Nomor 3 Tahun 2018 jumlah KPPS hanya dibatasi 7 orang, tetapi di masa pandemi beban kerja anggota KPPS semakin bertambah, padahal di samping menjalankan tugas penyelenggara juga diharuskan menjaga kesehatan, jika hal ini diterapkan kembali petugas akan semakin kelelahan dan berdampak jatuh sakit. “Tentu saja kita tidak menginginkan kejadian pada Pemilu 2019 terjadi lagi pada 2024” tambahnya. (pnj)