Kelas Teknis XIX Edisi Pamungkas, KPU Kediri Ikuti Diskusi Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Pemilu

Kelas Teknis XIX Edisi Pamungkas, KPU Kediri Ikuti Diskusi Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Pemilu

Kediri, kpu-kedirikab.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri kembali mengikuti Kelas Teknis Menyongsong 2024 dengan tema “Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Pemilu” yang diadakan KPU Provinsi Jatim. Kelas yang dilaksanakan secara daring tersebut dimoderatori Subkoordinator Tekmas KPU Kota Surabaya, Endang yang disambung dengan penyampaian materi oleh Anggota KPU Kota Surabaya, Soeprayitno dan  Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi, Ari Mustofa. Kamis (30/09/2021) Pukul 09.00 -13.00 WIB.

Kelas Teknis XIX merupakan edisi pamungkas yang diikuti oleh 38 Satker KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dengan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anwar Ansori dan Sub Koordinator Teknis dan Hupmas, Bintang Fajar sebagai delegasi dari KPU Kabupaten Kediri.

Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam sambutan pembuka menyampaikan bahwa KPU RI telah melakukan rapat dalam rangka simulasi terkait tahapan-tahapan Pemilu 2024 mendatang. 

”KPU melalui tim kerjasama dengan Komisi II telah melakukan pemetaan secara seksama terkait jalannya tahapan Pemilu di 2024 dan hal ini sudah disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), semoga tidak ada tarik ulur yang sangat kuat terhadap kegiatan tahapan, karena pertimbangan ini telah memperhitungkan berbagai macam aspek” ujar Ilham.

Ilham menambahkan sebagai penyelenggara Pemilu seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus mampu memperkuat kapasitas, melalui diskusi-diskusi regulasi maupun evaluasi kegiatan.

Memasuki penyampaian materi Anggota KPU Kota Surabaya, Soeprayitno memaparkan pengelolaan SIREKAP, disebutkan bahwa SIREKAP merupakan manifestasi akuntabilitas kinerja penyelenggara secara profesional, berintegritas, transparan, cepat, dan akurat. 

“Setidaknya ada empat keunggulan SIREKAP, antara lain pertama, C Hasil langsung bisa terpublikasi ke publik secara transparan artinya tidak lagi terdapat salinan C Hasil secara berjenjang, karena proses potret, kirim, periksa, dan submit langsung dilakukan operator SIREKAP di TPS, sehingga meminimalkan kecurangan,” katanya. Kedua, akselerasi C Hasil dapat langsung terpublikasi karena dilakukan operator di tingkat KPPS. Ketiga, informasi hasil perolehan yang disajikan ke publik dari C hasil lebih akurat karena proses pembacaan di Sirekap menggunakan sistem OCR (Optical Character Recognition) dan OMR (Optical Mark Reader), sehingga operator SIREKAP tidak perlu mengentri angka-angka. Keempat, SIREKAP memudahkan kinerja KPU karena badan ad hoc ikut berperan dalam melakukan proses publikasi,” tutur Nano.

Sementara itu, pemateri kedua Ari Mustofa menyoroti akses informasi pemilu, dimana masyarakat atau pemilih tidak bisa melakukan pengecekan apakah masuk atau tidak dalam keanggotaan partai politik. Artinya, Sipol hanya dapat diakses oleh KPU dan Partai Politik. Selain itu, masyarakat juga tidak bisa mengecek jenis-jenis dan jumlah logistik sebagaimana diatur dalam PKPU, dimana data Silog hanya dapat diakses oleh KPU.

“Selama ini publik bisa mengakses informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yaitu data perolehan suara (SITUNG dan SIREKAP), data pencalonan (SILON), data dana kampanye (SIDAKAM), serta data PAW anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (SIMPAW). Namun disisi lain terdapat informasi yang belum sepenuhnya bisa diakses oleh masyarakat, yaitu data partai politik (SIPOL) dan data logistik (SILOG),” kata Ari.

Terakhir Ari menawarkan solusi agar informasi Pemilu dan Pemilihan terintegrasi ke dalam satu aplikasi saja untuk memudahkan masyarakat mencari informasi dan sebagai bentuk tanggung jawab KPU dalam memberikan pelayanan informasi publik. (pnj)