Kerjasama dengan Stakeholder adalah Kunci Menghasilkan Daftar Pemilih Tepat dan Akurat

Kerjasama dengan Stakeholder adalah Kunci Menghasilkan Daftar Pemilih Tepat dan Akurat

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Kamis (18/11/2021) via zoom, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Webinar Kupas Tuntas Akar Masalah  Daftar Pemilih PSU Sampang 2018 yang diselenggarakan oleh KPU Sampang. 

Kegiatan ini dimulai pukul 10.00 WIB dengan menghadirkan narasumber Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Erikson P. Manihuruk, dan Sosiolog UNESA Ardhie Raditya. Turut hadir sebagai sambutan Ketua KPU Kabupaten Sampang Addy Imansyah. 

Materi pertama berjudul Masalah Pemutakhiran Daftar Pemilih disampaikan Hasyim Asy’ari.  Dasar hukum mutarlih Pilkada 2018 sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan PKPU No. 02 Tahun 2017 tentang pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

“Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan memperbaharui data Pemilih berdasarkan daftar pemilih  tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/ KIP Kabupaten/ Kota dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan pencocokan dan penelitian” jelas Hasyim.

Hasyim menyimpulkan dari PSU Pilkada Sampang Tahun 2018  sebagai pelajaran dan perbaikan Pemilu dan Pilkada 2024 antara lain koordinasi dan komunikasi yang baik antara KPU dengan Kemendagri sebagai penyedia data untuk bahan sinkronisasi data pemilih dalam pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Pentingnya kesesuaian data kependudukan (DP4) dengan kondisi kondisi fakta di lapangan. Pentingnya program KTP el 100% untuk mengatasi permasalahan penduduk rentan administrasi kependudukan yang belum terlayani. Pentingnya membangun budaya kerja berbasis IT di seluruh jajaran penyelenggara Pemilu. Pentingnya regulasi yang memadai dan mampu menjadi payung hukum kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan.

Selanjutnya Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Erikson P. Manihuruk menyampaikan dari sudut pandang Adminduk mulai dari dari hal dasar yaitu Admindukan, data kependudukan, dll, dikupas tuntas oleh Erikson.

“Pemerintah menyediakan data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2) sebagai bagian KPU dalam menyusun daerah Pemilihan, anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara,” jelas Erikson. 

Erikson menjelaskan Adminduk selalu sinkronisasi data kepada KPU agar di hari-H pemilu data kependudukan dapat mutakhir antara KPU dan Dukcapil. 

Terakhir Sosiolog UNESA Ardhie Raditya menyampaikan materinya berjudul jalan ketiga dalam dunia politik orang madura. Dalam budaya kita harus memahami orientasi aktornya atau subjek asli tentang sesuatu yang dibuat dan sesuatu yang dipercaya, apakah itu bermakna maupun tidak, sehingga membentuk jaringan makna dan memicu pertarungan saling berebut konsepsi dunia untuk mendefinisikan hidup mereka. 

“Kita mempunyai PR untuk mengetahui subjek yang tidak berdaya di Madura dari mereka kata lain yang tidak mempunyai akses dan akomodasi suara politik, mereka hanya diberi janji saja. Lalu siapa yang berkepentingan dalam dunia politik di Madura? apakah penguasa, pasar, atau masyarakat lokal. Sementara masyarakat lokal sendiri masih banyak masalah dimana mereka saling berebut posisi. Sehingga data. yang ada yang sudah diotorisasikan oleh penyelenggara itu pasti dimainkan. Dan dalam struktur kelompok mereka itu pasti ada orang-orang yang punya orientasi membangun, maka itu yang harus ditemukan solusinya. Supaya bisa memberdayakan jalannya situasi politik yang lebih humanis dan lebih menginspiratif. Karena itu kita harus merombak ulang tentang kehidupan Madura supaya lebih konkrit. Serta memastikan dunia politik orang Madura sudah terakomodasikan dengan baik” tutup Ardhie.