KPU Kab Kediri Gelar Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kode Etik Badan Adhoc

KPU Kab Kediri Gelar Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kode Etik Badan Adhoc

Reporter : Adminkpu

Kediri, kpu-kedirikab.go.id – Ditengah padatnya tahapan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020 di tingkat Kecamatan maupun Desa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri melakukan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kode Etik Badan Adhoc, Senin (20/07/2020).

Acara yang digelar pukul 08:00 di gedung Bagawanta ini dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kab Kediri dan dibuka langsung oleh Ketua KPU Kab Kediri Ninik Sunarmi. Hadir pula Sa'idatul Umah Ketua Bawaslu Kab Kediri dan peserta penyuluhan sejumlah 55 orang yang terdiri dari PPK divisi Hukum dan SDM Parmas.

“Kami, terutama saya mempunyai peran untuk membina etika penyelenggara pemilu di 26 Kecamatan dan 344 desa di Kabupaten kediri, jadi jangan kaget jika saya tiba-tiba ada di kecamatan atau di desa menemui njenengan, pada konteks pembinaan saya juga harus menyampaikan bahwa ada kode etik yang benar-benar ditegakkan” ungkap Nanang Qosim,  Komisioner Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Kediri, Senin (20/07/2020).

Disampaikan pula oleh Nanang Qosim bahwa memberhentikan dan memberikan kabar buruk adalah hal yang tidak mengenakkan namun harus tetap dilaksanakan jika benar-benar terbukti. Divisi SDM yang melekat di parmas juga punya peran untuk membina dan memberikan penyuluhan sebelum akhirnya mekanisme penanganan pelanggaran dilimpahkan kepada divisi hukum.

"saya berharap pada jajaran PPK, PPS, dan bahkan pada tingkat KPPS untuk menegakkan kode etik. sampaikan segala sesuatu yang benar, meskipun tidak semua yang benar disampaikan" tutur Nanang Qosim dalam penutup materi.

Selain Nanang Qosim, materi kedua disampaikan oleh Komisioner KPU Kab Kediri Agus Hariono. Jika diawal Nanang Qosim menjelaskan tentang pentingnya pembinaan dan penyuluhan, pada kesempatan ini Agus menyampaikan tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik. 

"Ada 3 sumber penanganan pelanggaran kode etik, yang pertama pengawasan internal, kedua pengaduan atau laporan, serta penelusuran Bawaslu" Ungkap Agus Hariono Komisioner KPU Kab Kediri, Senin (20/07/2020).

Penindakan pelanggaran kode etik tidak hanya pada internal KPU Kab Kediri saja, namun seluruh jajaran penyelenggara bisa dilaporkan oleh pemantau, peserta pemilu, tim kampanye dan masyarakat sekitar. jika memang terbukti KPU Kabupaten atau bahkan DKPP akan menindak tegas dengan sanksi tertulis, pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap. (hupmas/ nv)