Landasan Hukum Kuat, Jadi Pedoman KPU dalam Menyelenggarakan Pemilu

Landasan Hukum Kuat, Jadi Pedoman KPU dalam Menyelenggarakan Pemilu
Tangkapan Webinar Mengenali Pemilu dan Pemilihan 2024. Rabu(16/6)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Dalam lanjutan webinar Mengenali Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 , setelah memahami dan beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan serta tahu apa yang harus dilakukan sebagai penyelenggara Pemilihan, pembekalan peserta dipertajam dengan materi yang diberikan. Rabu (16/06/2021)

Anggota KPU Provinsi Jateng bidang Teknis, Putnawati dalam materinya ikut memaparkan beberapa Landasan yang harus dijadikan pijakan KPU dalam menyelenggarakan pemilu, sehingga dengan pijakan yang jelas kita sebagai penyelenggara benar - benar meyakini setiap langkah yang diambil sudah sesuai dengan hukum dan undang-undang.

“Dasar hukum yang kita pegang adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.” ungkapnya.

Dengan Landasan ini diharapkan kita sebagai penyelenggara Pemilu sadar akan tanggungjawab dan konsekuensi yang kita terima dan diharapkan berhati-hati dalam menjalankan amanat karena menyangkut berbagai kepentingan sosial dan politik yang harus diwadahi, serta tetap mengedepankan prinsip pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional dan profesional. (pnj)