Pelaksana Tugas atau Perpanjang Masa Jabatan, Mana Lebih Solutif Jelang Pemilihan 2024?

Pelaksana Tugas atau Perpanjang Masa Jabatan, Mana Lebih Solutif Jelang Pemilihan 2024?
Materi Dialog Nasional oleh Next Policy

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Melalui sambungan zoom, KPU Kabupaten Kediri mengikuti Dialog Nasional yang diadakan lembaga independen yang berfokus pada riset dan kajian kebijakan publik di tingkat nasional yaitu Next Policy dengan tema Solusi Kekosongan Kepemimpinan Daerah Jelang Pilkada Serentak 2024. Rabu (5/5/2021) 

Kegiatan ini menghadirkan diantaranya yaitu Peneliti Next Policy Grady Nagara, Dosen FIA UI Defny Holidin, dan Guru Besar Hukum Tata Negara UII, Ni’Matul Huda.

Mengawali diskusi Grady Nagara memandang suasana politik yang dilakukan saat ini sangat berat, menjelang pemilihan dan pemilu secara serentak 2024 muncul wacana untuk menunda pelaksanaan pilkada pada tahun 2022 dan 2023 sehingga akan terjadi kekosongan kepemimpinan yang memunculkan dilema mengangkat pejabat atau memperpanjang masa jabatan kepala daerah.

“Tahun 2022 Ada 101 daerah yang akan berakhir masa jabatan kepala daerahnya, terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota, sedangkan tahun 2023 ada 171 daerah yang akan berakhir masa jabatan kepala daerahnya, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten,” ujarnya.

Sementara itu, Defny Holidin melihat dalam mencari solusi perlu meninjau aspek reformasi birokrasi dengan menjadikan kepuasan masyarakat menjadi indikator penilaian jika masa jabatan kepala daerah berkinerja baik diperpanjang, sedangkan saat masa jabatan kepala daerah berkinerja kurang baik diganti Pelaksana Tugas (Plt).

Lain halnya dengan Ni’Matul Huda yang dalam hal ini memandang Jika Pilkada ditarik ke tahun 2024, akan ada Plt Gubernur di 24 provinsi atau 70,59 % dari keseluruhan jumlah provinsi yang ada di Indonesia. jika Pemerintah akan memaksakan mengangkat Plt di 70,59% provinsi tentu tidak cukup kalau hanya diatur melalui Surat Mendagri. Harus ditentukan alasan yuridis dan politis untuk menunda pilkada tersebut melalui Perppu. Pilihan yang lebih rasional dan demokratis adalah melalui perpanjangan masa jabatan kepala daerah sampai tahun 2024, karena mereka dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada, sedangkan Plt tidak dipilih melalui Pilkada tetapi melalui penunjukan dari Presiden.(pnj)