Pemilu 2024 Tahapan dimulai Lebih Awal, Bisa Menjadi Solusi?

Pemilu 2024 Tahapan dimulai Lebih Awal, Bisa Menjadi Solusi?

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Pemilu merupakan hajatan politik lima tahunan yang sangat dinanti-nantikan oleh segenap masyarakat terutama di Indonesia dalam periode tertentu yang merupakan wujud dalam sistem pemilihan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi.

Mengingat begitu kompleksnya tahapan Pemilu 2024 untuk bisa ditangani lebih baik ada baiknya secercah harapan agar tahapan Pemilu 2024 dapat dimulai lebih awal. Harapan publik agar tahapan Pemilu ini dimulai lebih awal, terekam pada hasil jajak pendapat yang dilakukan media nasional, Kompas dimana terdapat mayoritas responden sebanyak 85,3 persen merespon positif jika tahapan Pemilu 2024 dimulai lebih awal agar KPU dapat lebih matang dalam mempersiapkan Pemilu nasional dan Pemilihan Kepala Daerah di tahun yang sama ini.

Melalui simulasi percepatan tahapan Pemilu yang diselenggarakan KPU, dimana akan dimulai 30 bulan sebelum hari pemungutan suara atau lebih cepat yang disyaratkan pada pasal 167 ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa tahapan Pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum pemungutan suara, tentunya wacana ini sebagai salah satu solusi untuk mengatasi tingkat kompleksitas Pemilu 2024 nanti.

Menilik beban Pemilu 2024 dibandingkan dengan Pemilu 2019, diprediksi jauh lebih berat dan selayaknya memori penyelenggaraan Pemilu 2019 menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara Pemilu terutama KPU, guna mempersiapkan Pemilu 2024. Salah satu isu yang menjadi sorotan publik adalah mengenai banyaknya korban dari badan adhoc di lapangan. 

Kementerian Kesehatan melalui hasil pengumpulan data kematian dan kesakitan petugas pada Pemilu 2019 dapat disimpulkan sejumlah hal:

  1. Waktu kerja dan beban kerja petugas tidak terinformasi,sehingga potensi resiko terhadap kesehatan bagi petugas tidak teridentifikasi dengan baik.

  2. Persyaratan kesehatan bagi petugas kurang sesuai dengan tuntutan waktu dan beban kerja.

  3. Lingkungan kerja memicu bertambah beratnya penyakit penyerta petugas, baik yang sudah diketahui ataupun yang belum diketahui oleh petugas bersangkutan;

  4. Beban fisik dan psikis juga berpotensi memberikan kontribusi dalam penurunan kesehatan.

Namun apa yang terjadi di Pemilu 2019 ini tertancap dalam memori publik dan menjadi resiko yang paling besar jika Pemilu diselenggarakan serentak. Faktor inilah yang paling dikhawatirkan, apalagi Pemilu 2024 nanti agendanya tidak sekedar Pemilu nasional seperti halnya pada Pemilu 2019 dengan lima kertas suara yakni, memilih anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Presiden - Wakil Presiden, selain itu ditambah dengan Pemilihan Kepala Daerah dimana memilih Gubernur dan memilih Bupati/Walikota. Tentunya beban kerja penghitungan suara akan menjadi faktor paling besar menguras energi para penyelenggara Pemilu di lapangan. Apalagi dibatasi juga terkait ketentuan undang-undang yang menyebutkan penghitungan harus dilakukan dan selesai di hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Belajar dari hasil evaluasi Pemilu 2019, tentunya KPU akan mengantisipasi juga terkait hal tersebut baik musibah atau kecelakaan kerja (sakit atau meninggal dunia) terhadap petugas penyelenggara Pemilu. Kedepannya KPU akan memberikan syarat dalam penjaringan petugas lapangan tersebut seperti batasan usia maksimal 50 tahun, syarat kesehatan yang diperketat dan diutamakan yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19,termasuk harus negatif Covid-19 sebelum melaksanakan tugas. Langkah-langkah ini sudah diterapkan KPU pada pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 yang dilakukan di situasi pandemi Covid-19. (bin/pnj)