Pentingnya Peran Perempuan dalam Penguatan Pemilu dan Pemilihan

Pentingnya Peran Perempuan dalam Penguatan Pemilu dan Pemilihan

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Kamis (18/11/2021) via zoom, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Webinar Kiprah Perempuan dalam Penguatan Pemilu dan Pemilihan. Webinar ini diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. 

Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 ini menghadirkan narasumber dari Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Farikhatul Khoiriyah, Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramitha, dan Peneliti Netfid Indonesia Aida Mardhatillah. Turut hadir sebagai welcome speech Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Candrawansah.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Farikhatul Khoiriyah menyampaikan mengenai peran perempuan dalam Pemilu, pertama sebagai penyelenggara adalah untuk terlaksananya Pemilu yang Luber Jurdil dan terpilihnya peserta pemilu yang berkualitas. Selanjutnya peran perempuan sebagai peserta adalah untuk sumbangsih keterwakilan perempuan 30% dan menyuarakan kepentingan pemilih dengan perspektif perempuan.  Peran perempuan sebagai pemantau adalah penggerak sosial mendorong Pemilu yang luber Jurdil dan pejuang kepentingan perempuan. Terakhir perempuan sebagai pemilih adalah untuk mendukung keterwakilan perempuan dan penyampai aspirasi kepentingan perempuan.

“Upaya Bawaslu menegakkan kesetaraan gender dalam Pemilu adalah dengan pembentukan pengawas Pemilu yang mana memperhatikan jumlah timsel perempuan dan penguatan perspektif afirmasi dalam seleksi pengawas perempuan. Pengawasan Pemilu yang diterapkan berupa sosialisasi, pengawasan pendaftaran, pengawasan perhitungan dan rekapitulasi data” kata Farikha.

Materi selanjutnya oleh Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramitha menyampaikan sebagai bagian gerakan demokrasi, perjuangan perempuan untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen harus dilakukan dengan cara-cara demokratis, yakni melalui pemilu yang jujur dan adil. Di sinilah perlunya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan memilih sistem pemilu yang memberi kesempatan lebih terbuka bagi para calon perempuan untuk memasuki parlemen.

“Kepedulian perempuan terhadap isu-isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, antikekerasan, dan lingkungan, tidak bisa berbuah menjadi kebijakan selama mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan” jelas Nurlia.

“Perempuan selalu terlibat  dalam Pemilu dan Pemilihan ini menunjukkan kiprah perempuan di Indonesia antara lain sebagai penyelenggara Pemilu baik KPU, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, dll. Perempuan juga berperan sebagai yang dipilih dalam Pemilu, perempuan berperan sebagai aktivis Pemilu. Serta suara perempuan dalam pemilu atau sebagai pemilih sangat menjulang, hal ini dikarenakan populasi Indonesia didominasi oleh perempuan”. jelas Peneliti Netfid Indonesia Aida Mardhatillah.

Aida menyampaikan bahwa Keterwakilan perempuan secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilu sebelum maupun setelah direvisi. Tetapi fakta setelah penetapan UU No. 15 Tahun 2011 menunjukkan jumlah perempuan yang terlibat dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu belum mencapai 30%. Sebagaimana data enam provinsi daerah penelitian Puskapol FISIP UI (Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat .

Sangat disayangkan jumlah pemilih  96.557.044 orang hanya mampu mewakilkan 112 orang perempuan di parlemen. Dari 3.194 caleg perempuan yang berkompetisi di pileg tahun 2019 ini hanya 3,5 persen saja yang lolos ke senayan.

“Ini menandakan bahwa belum semuanya pemilih perempuan yang ada di negeri ini memilih caleg perempuan. Di sisi lain, perempuan sendiri menganggap bahwa politik adalah dunia lelaki dan kotor yang penuh dengan korupsi. Selain itu juga faktor Budaya, agama, dan sosial juga merupakan salah satu hambatan yang mempersulit perempuan masuk dalam parlemen.” tutup Aida