Pesantren, Daerah Potensial Untuk Membangun Partisipasi Masyarakat

Pesantren, Daerah Potensial Untuk Membangun Partisipasi Masyarakat

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (21/4/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti webinar obrolan demokrasi yang bertema “Membangun Partisipasi Politik Masyarakat Pesantren” digelar secara daring oleh KPU Kabupaten Bantul.

Hadir sebagai narasumber pada acara ini yaitu dari Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho, Ketua KPU Yogyakarta Hamdan Kurniawan, Kepala Divisi Sosdiklih, Parmas & SDM KPU Bantul Musnif Istiqomah, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bantul Aidi Johansyah.

Menurut Afifuddin, populasi santri di Indonesia memiliki jumlah yang luar biasa, baik santri calon pemilih maupun alumni santri. Maka sangat penting sekali membangun partisipasi masyarakat pesantren dalam Pemilu dan Pemilihan. Santri perlu mendapatkan informasi seputar tahapan, jadwal, dan program kepemiluan. 

"Tak hanya itu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam pemilu serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Mari kita bagi tugas, apa yang dapat dilakukan para Kyai untuk mengajak orang melakukan hal baik aktif di pemilu, harus didorong dengan pendekatan dan cara yang khas, dengan kaidah keagamaan, dengan umum," kata Afif.

Sementara itu, Aidi Johansyah dari Kemenag menyampaikan bahwa langkah KPU dalam meningkatkan prestasi para santri pada Pemilihan perlu diapresiasi. Mengingat jumlah santri yang berusia 17 tahun yang merupakan usia syarat calon pemilih saat ini terdeteksi ribuan jumlahnya.

“Di bantul ada 108 pondok pesantren yang memiliki izin Kemenag Bantul dan dari total itu ada sekitar 15 ribu santri yang separuhnya berusia 17 tahun. Itu potensi besar dalam membangun partisipasi masyarakat dalam pemilu," terang Aidi.

Sepakat dengan Aidi, Musnif menilai bahwa pemilih yang dicita-citakan demokrasi adalah pemilih yang berdaulat, yang mana kedaulatan imannya sangat kuat. Pemilih ideal adalah pemilih yang independen, baik dalam pendirian sekaligus  pilihannya, sehingga harus dikuatkan dalam kebebasan nya dalam memilih.

"Independensinya untuk memilih, mengapa harus memilih, bagaimana menjadi pemilih cerdas, yang mampu memilah-milah memilih siapa, partai apa yang berhak dipilih, alasan itu yang ingin kami tekankan dalam webinar ini," ujar Musnif.

"Pesantren perlu difasilitasi terkait pendidikan pemilih untuk santri-santri nya. Ini menjadi pekerjaan rumah yang senantiasa dipikirkan, kualitas partisipasi tidak hanya datang ke TPS, tetapi warga/mahasiswa/pelajar ini paham betul, mengadvokasi haknya, hak-hak politik yang sudah dijamin konstitusi kita," tutur Hamdan. 

Terakhir, Didik Nugroho menjelaskan bahwa digelarnya webinar ini dilatarbelakangi karena situasi lingkungan pesantren yang potensial jumlahnya, Maka KPU Bantul rutin menggelar webinar ini untuk merespon dan memproses isu aktual demokrasi dan masalah kepemiluan. (pnj)