SD KPU RI 487, Pedoman Terbaru Pembentukan PPDP Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 

SD KPU RI 487, Pedoman Terbaru Pembentukan PPDP Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 

Reporter : Linda Estri Liyanawati

Kediri, kpu-kedirikab.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bersama Panitia Pemilihahan Kecamatan (PPK) secara daring, Jum'at (26/06/2020) pagi tadi. 

Sekira pukul 09.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menggelar acara rakor kedua Pembentukan PPDP secara daring. Rakor tersebut diikuti oleh Komisioner serta Panitia Pemilihahan Kecamatan (PPK) Divisi Sosdiklih, SDM dan Partisipasi Masyarakat dari 26 Kecamatan se-Kabupaten Kediri.

Komisioner Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim usai mengikuti rakor tersebut menyampaikan bahwa rakor Pembentukan PPDP ini kembali dilaksanakan usai turunnya Surat Dinas (SD) KPU RI nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 yang mencabut SD KPU RI nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

“Rakor Divisi Sosdikilih, SDM dan Parmas membahas SD KPU RI 487 yang menggugurkan SD KPU RI 485 perihal pembentukan PPDP. Isinya masih sama, dimana dalam rangka pembentukan PPDP, tahapan tetap harus berjalan memperhatikan protokol kesehatan covid-19,” ungkap Nanang Qosim, Komisioner Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Kabupaten Kediri, Jum'at (26/06/2020).

Nanang menjelaskan, ada beberapa ketentuan yang memperbarui SD 485 menjadi SD 487. Hal ini terdapat pada poin persyaratan yang sebelumnya pada SD sebelumnya ada ketentuan periodesasi, sedangkan pada SD terbaru tidak ada ketentuan periodesasi. Selain itu, pada ketentaun terbaru juga menghilangkan pembatasan calon PPDP harus dari Pengurus RT/ RW, warga/ tokoh masyarakat yang mengenal lingkungan diperbolehkan selama itu menjadi usulan PPS.

“Ada juga ketentuan baru dalam SD 487 mengenai penyederhanaan timeline, dan tidak adanya kewajiban PPS mengumumkan calon PPDP seperti SD sebelumnya (485, red). Hanya KPU Kabupaten/ Kota yang nanti mempunyai wewenang mengumumkan nama-nama calon PPDP,” jelasnya. (hupmas/ lyn)