Serap Berbagai Aspirasi, KPU Jawab Ketidakpastian Jadwal Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Serap Berbagai Aspirasi, KPU Jawab Ketidakpastian Jadwal Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Senin (15/11/2021) via zoom, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Webinar dengan tema Ketidakpastian Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan oleh Monitorday.

Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 ini menghadirkan narasumber dari Anggota KPU RI Pramono U. Tanthowi, Komisi II DPR RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc., Bawaslu RI Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH. KoDe Inisiatif Violla Reininda, dan DEEP Neni Nur Hayati. Turut hadir sebagai pengantar Ma'ruf Mutaqin, Pemimpin Redaksi MMG.

Materi pertama oleh anggota KPU RI Pramono U. Tantowi menyampaikan bahwa terdapat berbagai perbedaan cara pandang dalam melihat tahapan Pemilu 2024. Menurut sudut pandang Pemerintahan jarak antara Pilpres (Putaran I) dengan jadwal pelantikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak terlalu lama. Dengan beberapa alasan yang mendasari, pertama jarak waktu yang lama dapat menimbulkan turbulensi politik. Kedua, karena pemerintah ingin fokus menangani pandemi dan pemulihan ekonomi. 

“Selanjutnya ada beberapa argumen KPU mengenai Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, diantaranya KPU dalam menyusun tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sepenuhnya mempertimbangkan aspek elektoral. KPU juga tidak terpaku pada tanggal, namun lebih berpatokan pada kecukupan alokasi waktu setiap tahapan Pemilu dan Pilkada serentak. Oleh karena itu KPU menawarkan dua opsi, yang mana dua opsi tersebut dianggap paling memadai secara teknis kepemiluan,” kata Pramono.

Bawaslu RI Dr. Ratna Dewi Pettalolo turut menyampaikan Bawaslu berdiskusi soal opsi atau pilihan pelaksanaan pemilu yaitu desain dari pemilihan akan membebani penyelenggara terutama Badan Adhoc, kompleksitas logistik. Akan ada persoalan-persoalan yang terjadi namun semua dapat diminimalisir dengan perencanaan yang lebih baik. 

“Soal banyaknya surat suara yang tidak sah karena pemilih kebingungan dalam memilih calon, sehingga ada usulan rekapitulasi yang juga memerlukan regulasi serta memerlukan proses panjang lainnya. Maka niat baik KPU dalam menyederhanakan surat suara agar memudahkan pelaksanaan pemungutan suara akan memberi dampak baik bagi Pemilu dan Pemilihan. Oleh karena itu, dengan adanya kepastian hari pelaksanaan Pemilu maka diperlukan persiapan untuk Pemilu yang lebih baik dengan memperhatikan problem-problem yang sudah menjadi catatan bagi  penyelenggara,” tutur Ratna.

Materi ketiga oleh Komisi II DPR RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid menyampaikan, menurut kacamata DPR perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa. Jadi perihal jadwal tentunya masih ada waktu persiapannya. DPR menjelaskan akan mempersiapkan dan segera memutuskan jadwal penyelenggaraan Pemilu bersama KPU dan Bawaslu. Dengan harapan semua tahapan berjalan dengan lancar serta mendapatkan Pemimpin bangsa yang baik menuju Indonesia yang makmur.

Selanjutnya Neni Nur Hayati dari DEEP menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi menurut DEEP. Adanya perdebatan jadwal menurut DEEP merupakan suatu hal yang wajar, sebab Pemilu serentak 2024 yang akan terlaksana adalah pertama kalinya menyatukan semua Pemilihan. Namun polemik ini tidak mungkin terus berlanjut, tentunya akan ada titik temunya. Jika memang faktor pemicunya merupakan isu pencalonan dan seleksi KPU maka DEEP sangat berharap ada konsolidasi partai secara serius dengan memunculkan kandidat partai yang berkualitas serta mengedepankan konsolidasi politik programatik. 

“KPU adalah lembaga yang mengetahui segala polemik dinamika yang terjadi. Oleh karena itu dengan mendorong KPU untuk melakukan penyusunan secara matang terkait dengan manajemen krisis elektoral dan mendorong untuk menjadi penyelenggara Pemilu mandiri, kompeten, dan berintegritas. KPU sejatinya dapat tegas dalam menentukan jadwal dan tahapan sesuai dengan amanat UU,” papar Neni.

Terakhir pemateri dari KoDe Inisiatif Violla Reininda menyampaikan, untuk mendapatkan kepastian jadwal Pemilu harus ada ketegasan dari KPU. Harus ada latar belakang mengapa KPU memilih baiknya Februari 2024 sebagai jadwal pelaksanaan Pemilu. KoDe Inisiatif mencoba membandingkan simulasi yang komprehensif untuk mengantisipasi segala klausul-klausul seperti Pemilu putaran kedua, pemungutan dan perhitungan suara ulang itu semua sudah dikristalkan dalam KPU.

“Disini saya melihat perdebatan didominasi oleh DPR dan Pemerintah dalam hal penjadwalan Pemilu, saya pikir tidak ada keraguan untuk KPU mem break up perdebatan ini. Padahal landasan kemandirian KPU sangat jelas dalam level konstitusi maupun level Undang-Undang. Misalnya bisa kita lihat dalam Pasal 22 E ayat dan beberapa keputusan MK juga dapat memperkuat independensi KPU sebagai penyelenggara,”jelas Violla. (na/pnj)