Seri 4 Program DP3, KPU Kediri Belajar Pencegahan Politik Uang pada Pemilu dan Pemilihan

Seri 4 Program DP3, KPU Kediri Belajar Pencegahan Politik Uang pada Pemilu dan Pemilihan

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Selasa (05/10/2021) via kanal Youtube KPU-RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti seri 4 Webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) dengan tema pencegahan politik uang pada pemilu dan pemilihan. 

Kegiatan yang dimulai pukul 13.30 - 16.00 WIB tersebut menghadirkan narasumber akademisi dari Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Kumbul Kuswijanto Sudjadi, pegiat pemilu dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz, dan Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari.

Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam sambutan pembuka mengatakan tugas KPU tak hanya memberikan kesadaran memilih, tetapi juga melakukan pencegahan politik uang. KPU berharap bisa memberikan kesadaran kepada pemilih bahwa politik uang merusak dan mencederai demokrasi. 

"Selain itu, praktek Money politik disini juga dapat merusak moral demokrasi, kenapa demikian? Karena rakyat memilih pemimpin bukan karena asas kepemimpinan nya, bukan karena kinerjanya, bukan karena visi dan misinya, melainkan karena uang yang diberikan untuk menambah hak suara demi kepentingan oknum-oknum tertentu" tutur Ilham.

Pemateri pertama Dani menyampaikan bahwa politik uang masih menjadi ancaman di setiap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di Indonesia. Perlu adanya upaya bersama untuk mengubah pola atau pendekatan masyarakat terkait aspirasinya kepada peserta pemilu dari transaksi yang bersifat materi menjadi program. “Seperti di desa melalui musyawarah desa, atau ketika masa kampanye KPU dapat memfasilitasi debat kandidat pada tingkat desa agar warga dapat mentransaksikan aspirasinya secara programatik dan bukan lagi berupa uang,” kata Dani.

Sementara itu, pemateri kedua Kumbul Kuswijanto sepakat politik uang harus dilarang dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah sebab praktek ini dapat merusak sistem demokrasi itu sendiri. Selain itu menurut Kumbul politik uang juga melahirkan pemimpin yang tidak berkompeten serta tidak berintegritas. 

“Hal ini dilatarbelakangi potensi mereka apabila terpilih tidak fokus dalam bertugas, karena lebih ingin mencari cara untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan selama proses kontestasi politik, apalagi biaya politik di Indonesia untuk mengikuti kontestasi pemilu maupun pemilihan cukup tinggi,” ungkap Kumbul.

Sepakat dengan Kumbul, August Mellaz mengatakan pasca Pemilu 2009 muncul gejala personalisasi kandidat dan peningkatan biaya kampanye yang berorientasi personal dalam kompetisi elektoral Indonesia. August pun memberikan rekomendasi agar dalam pelaksanaan pemilihan legislatif dengan daftar terbuka hendaknya diiringi dengan perubahan paradigma yang menempatkan caleg sebagai objek utama, setara dengan partai pada pileg. Selain itu pengaturan hukum pemilu hendaknya didesain dengan tujuan menempatkan caleg dan partai sebagai objek setara.

“Para Caleg harus diikat kewajiban dan kepatuhan yang sama dengan sistem audit pembiayaan kampanye pemilu, hal ini bertujuan untuk meminimalisir money politic karena seluruh dana kampanye yang dipakai telah terecord tidak dapat dikurangi maupun ditambah sehingga jika ada dana lain di luar itu akan dapat diketahui dan jika dipergunakan akan  dinyatakan menyalahi aturan kampanye,” tambah August.

Sedangkan narasumber terakhir, Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan dari sisi regulasi maupun perangkat penegak hukum dalam persoalan politik uang sesungguhnya sudah baik. Bahkan baik regulasi UU Pemilu maupun UU Pemilihan tidak hanya memberikan ancaman pidana tapi juga administrasi.

“Tantangan terberat adalah mengubah budaya bahwa politik uang adalah sesuatu hal yang biasa dan dibolehkan, dimana hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk meluruskannya, maka dari itu KPU harus hadir dengan pendekatan - pendekatan rasional melalui pendidikan pemilih,” kata Hasyim. (pnj)