Seri 6 Program DP3, KPU Kediri Pelajari Modus Operandi dan Solusi Kampanye SARA dalam Pemilu dan Pemilihan

Seri 6 Program DP3, KPU Kediri Pelajari Modus Operandi dan Solusi Kampanye SARA dalam Pemilu dan Pemilihan

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Selasa (12/10/2021) via kanal youtube KPU-RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti seri 6 Webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) dengan tema Modus Operandi dan Solusi Kampanye SARA dalam Pemilu dan Pemilihan.

Kegiatan yang dimulai pukul 13.30 - 16.00 WIB tersebut menghadirkan narasumber akademisi dari FISIP Dosen Universitas Indonesia (UI), Kris Nugroho, Valina Singka Subekti Dosen Universitas Indonesia, dan Drs. Bambang Gunawan, M. Si. dari KOMINFO (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia).

Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam sambutan pembuka menyampaikan bahwa dalam setiap ajang pemilu selalu ada tahapan kampanye, namun dalam praktiknya kerap menggunakan isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dipolitisasi sehingga berujung pada kebencian. “KPU sebagai penyelenggara pemilu supaya menghindari suasana penuh kebencian, suasana yang kemudian dinamikanya muncul karena mengandung soal SARA, KPU mempunyai tugas atau kewajiban untuk memberi sosialisasi masyarakat bahwa kampanye SARA tidak boleh dilakukan dan tidak boleh diikuti,” ucap Ilham. 

Memasuki sesi materi, narasumber pertama Kris Nugroho menyampaikan bahwa kampanye SARA bisa terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah konteks dari suatu persaingan atau kompetisi dalam suatu pemilihan yang sifatnya zero sum, artinya kandidat yang bertarung baik dua kandidat atau lebih itu menganggap mereka sebagai lawan-lawan yang saling menihilkan. “Tentunya akan membuat kontestasi yang sengit di antara kandidat pemilu sehingga prediksi untuk menang sangat sulit. Faktor kompetisi yang zero sum, komunalisme, struktur mobilisasi kelembagaan yang dianggap tidak efektif, kekuatan kelembagaan partai lemah diganti loyalitas pemilih yang tinggi kepada figur dan simbol-simbol sentimen politiknya,” ungkap Nugroho.

Selanjutnya Valina Singka Subekti menambahkan bahwa revolusi digital dan komunikasi yang berdampak pada bidang politik antara lain interaksi politik, komunikasi politik, partisipasi politik, dll. “Karena kebebasan informasi kita kebanjiran informasi di media sosial yang banyak hoax baik verbal maupun non verbal. Kondisi ini telah mendorong rekayasa politik lebih didasarkan oleh sentimen emosi bukan karena rasional fakta,” tambahnya.

Terakhir, Bambang Gunawan menceritakan strategi pemilu di tahun 2020 adalah melakukan dialog interaktif di televisi, radio nasional, melakukan webinar, memanfaatkan kanal kemitraan KOMINFO dan mitra kerja, memanfaatkan SMS blast untuk mendorong masyarakat partisipasi dalam pemilu. "Kami juga memiliki berbagai kanal yang bernama DJIKP (Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik) di berbagai media sosial, kami juga bekerjasama dengan organisasi keagamaan, kementerian agama terkait dengan tenaga penyuluh informasi publik yang ada di berbagai wilayah indonesia khususnya di wilayah 3T, kami juga melibatkan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, serta melibatkan kelompok strategis dalam masyarakat untuk bersama memerangi informasi hoax, fitnah, ujaran kebencian, radikalisme, cyber bullying, dan SARA," tutupnya. (na/pnj)