Siap Wujudkan Pelayanan Bersih, KPU Kabupaten Kediri Ikuti Kick Off Meeting Reformasi Birokrasi

Siap Wujudkan Pelayanan Bersih, KPU Kabupaten Kediri Ikuti Kick Off Meeting Reformasi Birokrasi
KPU Kabupaten Kediri Ikuti KIck Off Meeting Reformasi Birokrasi. Rabu (23/6)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Bertempat di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri bersiap mengikuti Kick Off Meeting Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jatim, Rabu (23/06/2021). Rapat koordinasi yang diikuti 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur tersebut dilakukan secara daring dengan masing-masing KPU Kabupaten/Kota hanya dibatasi menggunakan 1 akun

Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya menyampaikan KPU Jatim sebagai unit percontohan reformasi birokrasi yang ditunjuk oleh KPU, wajib menunjukan karakter birokrasi yang berintegritas, bebas pungli dan gratifikasi serta menjadi pelayan publik yang kontributif, yang tentu hal ini harus diikuti oleh seluruh satker  di wilayah lingkungan KPU Jatim. 

“Dengan ditunjuknya KPU Jatim sebagai unit percontohan, kita berkomitmen menjadi lembaga yang bersih, akuntabel, dan kapabel dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” ungkap Anam.

Di sisi lain menurut anggota SDM KPU Jatim, Rochani jika rapat koordinasi ini merupakan awal perbaikan yang berkelanjutan guna menstrukturisasi dan mengevaluasi organisasi, sehingga perlu membentuk grand desain reformasi birokrasi yang nantinya menjadi roadmap organisasi yang kompeten. 

“Demi perbaikan berkelanjutan maka perlu dilakukan perubahan dengan membuat roadmap sebagai landasan KPU, guna menjadikan KPU sebagai lembaga pemerintah yang bekerja melayani publik secara profesional,” tegasnya.

Memasuki sesi penyampaian materi sekaligus menutup acara, sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini mengungkapkan 3 aspek yang akan dilakukan perubahan secara kelembagaan melalui sistem yang terstruktur sehingga reformasi birokrasi yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

“Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur,” tuturnya. (pnj)