Singgung PNS DPK, Kelengkapan Berkas Jadi Syarat Utama Alih Status

Singgung PNS DPK, Kelengkapan Berkas Jadi Syarat Utama Alih Status
Tangkapan zoom rakor pemutakhiran data pegawai

Kediri, kpu-kedirikab.go.id -  Konsolidasi KPU-RI dalam Rapat Koordinasi terkait pemberian tukin dan pemutakhiran data pegawai dilanjutkan. Selasa (8/6). Bagian Administrasi Pegawai, Yuli Hertaty menjelaskan bahwa data pegawai secara mandiri adalah milik pribadi dengan My SAPK setiap data yang dilaporkan telah terlindungi kerahasiannya.

“Data pribadi yang disimpan dalam My SAPK dilengkapi dengan Password berupa NIP dan NIK, serta dibuat dengan email yang sudah disinkronkan sehingga aman dan tidak mudah dihack/ dibajak,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Yuli turut menyinggung status PNS DPK dillingkungan KPU, yang mana walaupun PNS DPK telah lulus dalam ujian alih status pada KPU, tetapi dalam waktu yang telah ditentukan BKN ternyata PNS tersebut belum menyerahkan pemberkasan lengkap maka dianggap tidak bersedia alih status.

“Pemberkasan lengkap PNS DPK yang beralih status harus memenuhi ketentuan, jika tidak dapat memenuhi maka PNS DPK tersebut dianggap tidak bersedia dan akan dikembalikan kepada instansi asal,” ungkapnya.

KPU telah melakukan koordinasi dengan BKN terkait perpanjangan waktu alih status PNS DPK dengan membagi beberapa gelombang, harapannya waktu yang diberikan mampu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, Hal ini menjawab pertanyaan dari beberapa peserta terkait tindak lanjut pemberkasan PNS DPK yang beralih status pada satker KPU yang sampai hari ini tak kunjung selesai melengkapi pemberkasan. (pnj)