Temui Massa Aksi, KPU Kabupaten Kediri Tegaskan Siap Jaga Marwah Demokrasi

Temui Massa Aksi, KPU Kabupaten Kediri Tegaskan Siap Jaga Marwah Demokrasi
Temui Massa Aksi, KPU Kabupaten Kediri Tegaskan Siap Jaga Marwah Demokrasi

Reporter : Linda Estri Liyanawati

Kediri, kpu-kedirikab.go.id – Menemui massa aksi dari Aliansi Penegak Demokrasi Djayati, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menjemput dan mempersilahkan massa aksi menyampaikan aspirasi mereka di dalam kantor KPU, Senin (09/03/2020).

Sekira pukul 10.30 WIB, Komisioner KPU Kabupaten Kediri menjemput dan menerima dengan audiensi terbuka kedatangan massa aksi Aliansi Penegak Demokrasi Djayati di Ruang Media Center. Satu per satu mereka dipersilahkan menyampaikan aspirasi. Aksi tersebut dilakukan sebagai respon munculnya pernyataan di media dan telah ada pernyataan bahwa koalisi istana akan turut campur dalam pencalonan bupati di Kediri dengan menghadirkan calon tunggal.

Salah seorang massa aksi, Sony Sumarsono, yang juga Ketua LSM Garda Paksi Indonesia (GPI), menjelaskan bahwa hal mengkhawatirkan terjadi pada demokrasi di Kediri. Dimana kepentingan nasional di Jakarta sudah mulai masuk membawa intervensi di Kediri. Hal ini mengarah pada intervensi kekuasaan terhadap Pilkada Kediri, maka kami berharap kepada KPU untuk menghadirkan pemimpin terbaik putra daerah dalam Pilkada ini. Artinya pemimpin yang terbaik dan sudah memiliki kapasitas, bukan lantas pemimpin hasil paksaan kepentingan nasional.

“Kami Aliansi Penegak Demokrasi Djayati menolak calon tunggal serta adanya intervensi pihak luar terhadap pelaksanaan demokrasi di Kediri. Dua hal ini, kami harap benar-benar dijaga juga oleh KPU dan Bawaslu Kediri. Kami menuntut pencalonan dalam Pilkada ini prosedural dan demokratis,” ungkap Sony Sumarsono, Ketua LSM Garda Paksi Indonesia (GPI) pada saat audiensi di ruang media center KPU Kabupaten Kediri, Senin (09/03/2020).

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Kediri, Ninik Sunarmi mengucapkan terima kasih atas perhatian warga Kediri, khususnya LSM-LSM di Kediri atas dinamika demokrasi menuju perhelatan Pilkada Serentak 2020.

“Kami akan menjaga amanah dan melayani aspirasi yang telah masuk di KPU dengan baik,” ungkap Ninik Sunarmi, Ketua KPU Kabupaten Kediri.

Senada dengan hal tersebut, Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Eka Wisnu Wardhana menegaskan tugas utama KPU sebagai pengaman demokrasi. Ia menjelaskan bahwa di dalam sumpah Komisoner saat dilantik, tugas KPU adalah menegakkan demokrasi setegak-tegaknya. Oleh karenanya, pihaknya selalu berharap dukungan dari masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.

“Dimana KPU ini bersifat independen, tidak ada titipan atau hal apapun yg bisa mengintervensi KPU. Namun dalam hal ini, bukan wewenang KPU melakukan pengawasan kepada parpol, KPU hanya melayani,  melayani kebutuhan pemilih, partai politik dan peserta pemilu,” jelas Eka Wisnu Wardhana, Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi.

Sementara itu, komisioner yang membidangi tahapan pencalonan, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anwar Ansori mengungkapkan bahwa KPU Kabupaten Kediri selama ini telah menyelenggarakan tahapan ini sudah sesuai peraturan PKPU nomor 3 tahun 2017 yang diubah menjadi PKPU 15 tahun 2017 dan perubahan kedua PKPU 18 tahun 2019, dan perubahan terakhir PKPU nomor 1 tahun 2020.

“Berkaitan penyelenggaraan tahapan ini ada dua jalur, perseorangan dan parpol. Semua sudah kita informasikan dan sudah kita laksanakan dengan baik sesuai aturan. Dimana setelah tidak ada bapaslon jalur perseorangan maka hari ini kita akan persiapan penerimaan bapaslon melalui parpol sesuai tahapan PKPU terbaru, yakni pada tanggal 19-21 Juni mendatang,” ungkap Anwar Ansori, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan.

Anwar menegaskan bahwa munculnya kekhawatiran adanya calon tunggal ini tidak perlu mermbuat resah, sebab di dalam PKPU nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan sudah diatur apabila dalam hal ketika masa pendaftaran ditutup, hanya ada satu bapaslon yang diusulkan parpol maka disitu akan dilakukan perpanjangan dan pembukaan pendaftaran kembali.

“Prinsipnya KPU akan berupaya agar bagaimana tidak ada calon tunggal. Teknisnya, ketika koalisi yang pertama sudah terjadi dan menyisakan parpol yang tidak memenuhi maka dalam perpanjangan boleh merubah koalisi. Intinya, kami tetap akan berupaya menjalankan regulasi yang ada dan terus melakukan evaluasi demi menjaga marwah demokrasi,” tegasnya.

Audiensi tersebut berakhir pukul 11.30 WIB, massa kemudian membubarkan diri dan melanjutkan perjalanan menyampaikan aspirasi mereka ke Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Kediri. (teknis/ lyn)