Tingkatkan Pemahaman Terkait PPID, KPU Kediri Ikuti Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Tingkatkan Pemahaman Terkait PPID, KPU Kediri Ikuti Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
Tangkapan Webinar Sosialisasi Keterbukaan Publik oleh KI Jatim. Senin (28/6)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Senin (28/06/2021) KPU Kediri mengawali aktivitas dengan mengikuti acara Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) dan dihadiri KPU Provinsi Jatim beserta 38 Satker KPU Kabupaten/Kota diwilayahnya. Pada acara tersebut KPU Kabupaten Kediri diwakili Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Nanang Qosim.

Acara yang dilaksanakan secara virtual tersebut dibuka oleh Ketua KPU Jatim Choirul Anam dalam sambutannya Anam memberikan apresiasi sosialisasi yang dilaksanakan KI Prov Jatim ini. “Terima kasih kepada KI Jatim yang telah mengagendakan kegiatan ini, hal ini dapat memberikan pengetahuan lebih bagi KPU akan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik,” ungkap Anam.

Anam turut menyampaikan pesan bahwasanya KPU Jatim memegang tiga prinsip dalam penyampaian informasi yaitu mampu melakukan pelayanan informasi secara terbuka, profesional, dan berintegritas kepada masyarakat. semoga seluruh satker  KPU di wilayah KPU Jatim melakukan hal ini dengan konsisten. 

Sambutan kedua disampaikan oleh Ketua KI Jatim, Imadoeddin yang menyampaikan bahwa prinsip yang dipegang oleh KPU sama seperti yang dipegang KI, harapannya dimasa pandemi saat ini komunikasi KPU dan KI tetap terjaga. “Hubungan ini harus dua arah dimana kebutuhan informasi antara KPU dan KI jika dibutuhkan haruslah mudah berbagi informasi, maka dari itu sosialisasi ini kami gelar, semoga jika ada kesulitan bisa disampaikan,” terang Imadoeddin.

Berperan sebagai Moderator acara, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Elis Yusniyawati mampu memandu jalannya acara dengan baik, Elis menjelaskan sosialisasi yang disampaikan yaitu terkait Keterbukaan Informasi Publik dan Kiat Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 

Disela penyampaian materi Elis menyampaikan sengketa Informasi adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi yang terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan Undang-undang keterkaitan informasi publik sangat dibutuhkan dalam membuat peraturan maupun menyelesaikan permasalahan maka dari itu keterbukaan informasi wajib hukumnya dilakukan oleh seluruh instansi maupun lembaga pemerintah. “Keterbukaan Informasi bagi semua instansi harus dilaksanakan karena itu dapat menjadi akses jika ada perselisihan informasi,” papar Elis.

Narasumber yang juga terlibat dalam webinar ini diantaranya KI Jatim  Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Herma Retno Prabayanti menyampaikan terbukanya informasi publik dan pelibatan masyarakat dalam menentukan rencana pembangunan terdiri dari empat unsur. “ 4 hal itu yaitu Transparansi, Partisipasi, Evaluasi, Check dan Balance yang mana jika semua itu terlaksana maka akan terwujudnya pembangunan yang tepat sasaran dan akuntabel,” tuturnya.

Narasumber terakhir sekaligus penutup KI Jatim, Ahmad Nur Aminuddin menyampaikan terkait Penyelesaian sengketa Informasi dimana sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi yang terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan Undang-undang. “Permohonan informasinya tidak ditanggapi dengan semestinya atau tidak puas dan sering kali terjadi adalah ketika ada penolakan permohonan informasi oleh badan publik dengan alasan informasi yang dikecualikan” terangnya. (pnj)