Tingkatkan Pengelolaan Informasi, KPU Kediri Ikuti Webinar Tata Kelola PPID di Era Digital

Tingkatkan Pengelolaan Informasi, KPU Kediri Ikuti Webinar Tata Kelola PPID di Era Digital
Webinar Pelatihan Pengelolaan PPID Di Era Digital. Kamis (8/7)
Tingkatkan Pengelolaan Informasi, KPU Kediri Ikuti Webinar Tata Kelola PPID di Era Digital

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Kamis (08/07/2021), Pukul 09.00 WIB. KPU Kabupaten Kediri mengikuti webinar terkait “Tata Kelola PPID di Era Digital”  yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Riau. Acara ini di moderatori oleh Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Yenni Mairida dan menghadirkan tiga narasumber yaitu Plt. Kepala Biro Partisipasi dan Humas KPU RI, Sigit Joyowardono. Program Manager Indonesian Parliamentary Center, Arbain dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Zufra Irwan.

Narasumber pertama, Sigit Joyowardono menyampaikan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua satker KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyediakan informasi yang dimiliki kepada publik, informasi khususnya menyangkut kepemiluan. “Publik harus tahu jika informasi itu bersifat umum, bukan tidak mungkin informasi tersebut sangat dibutuhkan. jika itu terjadi maka KPU wajib memfasilitasi” ujar Sigit.

Lebih lanjut Sigit menjelaskan bahwa waktu pelayanan PPID pada satker KPU memiliki perbedaan waktu tahapan dan diluar tahapan hal ini yang patut diinformasikan, sehingga tidak ada pertentangan jika ada pelayanan yang terabaikan. “Kita harus mengelola pelayanan informasi dengan baik. Persoalan waktu, penjelasan yang diberikan, apalagi pada tahapan pemilu waktu yang diberikan hanya maksimal 2 hari kerja, maka desk pelayanan harus paham itu. Jika tidak, maka publik bisa melakukan keberatan” tambahnya.

Narasumber berikutnya, Program Manager IPC, Arbain juga menjelaskan selain pelayanan yang baik, kebutuhan dalam melayani publik juga harus dipersiapkan, hal ini berguna mendukung kecepatan pelayanan sehingga menambah nilai positif dimata publik.

“Hal yang wajib dipersiapkan yaitu Daftar Informasi Publik (DIP), formulir permohonan informasi publik, formulir pemberitahuan tertulis, surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan dan surat pernyataan keberatan atas atas permohonan informasi publik.” Ungkap Arbain.

Narasumber terakhir Ketua KI Provinsi Riau, Zufra Irwan menegaskan prinsip transparansi dalam pelayanan informasi ini bagus untuk menuju good government, akuntable dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan pasal 52 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana jika badan hukum menutupi informasi dan itu dapat merugikan pihak lain dapat dijerat hukuman kurungan 1 tahun dan denda lima juta rupiah.

“UU keterbukaan informasi publik tidak seluruhnya mengakomodir akses informasi seluas-luasnya kepada kepentingan publik, namun UU tersebut juga menyelamatkan aparatur dari praktek mal administrasi, nepotisme dan jerat hukum.” Kata Zufra. (pnj)